Info-Kalteng.Co, Puruk Cahu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya melalui ketuanya, Rumiadi, S.E., S.H., menyoroti dampak ganda dari pemangkasan anggaran Pemerintah Pusat untuk APBD Mura 2026. Kekhawatiran terbesar bukan hanya terletak pada hilangnya proyek, tetapi juga pada potensi perlambatan laju pembangunan daerah dan menurunnya perputaran roda ekonomi lokal.
Rumiadi secara lugas menyatakan bahwa pemotongan anggaran yang substansial akan memicu penundaan sejumlah proyek infrastruktur. Proyek-proyek seperti jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih adalah yang paling rentan, mengingat tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
”Dampaknya juga cukup besar, selain memperlambat percepatan pembangunan karena adanya penundaan akibat pemangkasan anggaran,” tegas Rumiadi, Kamis (16/10/2025). Penegasan ini menunjukkan bahwa target-target pembangunan yang ambisius harus direvisi secara drastis sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan fiskal pusat.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Mura ini mengingatkan bahwa dampak ekonomi tidak terhindarkan. Penundaan proyek infrastruktur akan mengurangi lapangan kerja dan perputaran uang di daerah, yang pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat. Sektor-sektor pendukung, mulai dari kontraktor hingga pedagang kecil, akan merasakan imbasnya.
Rumiadi menjabarkan, “Bukan hanya pelaku usaha atau kontraktor yang tidak bisa memperoleh pekerjaan dari sektor infrastruktur, melainkan juga masyarakat kita dari pedagang, rumah makan, dan sektor terkait lainnya juga berimbas, harus gimana lagi.” Pernyataan ini mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah daerah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi.
Meskipun menghadapi tantangan di sektor fisik, Rumiadi menjamin bahwa komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai tetap terjaga. Penggajian ASN, PPPK, dan PJLP, termasuk TPP, dipastikan tidak terdampak, menunjukkan fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas sumber daya manusia di tengah krisis anggaran.(*)
