Info-Kalteng.co, Puruk Cahu – Sebagai bagian integral dari pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi dari fraksi PDI Perjuangan, telah melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025. Kegiatan penyerap aspirasi ini sukses digelar pada Jumat, 24 Oktober 2025, bertempat di Desa Batu Karang, Kecamatan Laung Tuhup, yang dihadiri oleh seluruh elemen penting masyarakat setempat.
Kehadiran Rumiadi di Desa Batu Karang mendapat sambutan hangat dari tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa, mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap peran anggota legislatif. Dialog yang terjalin sejak awal pertemuan menunjukkan suasana akrab, menjadikannya platform yang ideal bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan dan harapan pembangunan.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, warga Desa Batu Karang tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, seperti infrastruktur jalan yang mendesak, dan peningkatan fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka juga secara spesifik menyuarakan kebutuhan akan penguatan sektor ekonomi desa, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat setempat.
Rumiadi mengapresiasi semangat dan antusiasme masyarakat yang hadir, serta keaktifan mereka dalam merumuskan usulan-usulan yang terstruktur. Ia kembali menekankan bahwa kegiatan reses ini memegang peranan vital dalam tugas DPRD, yakni membangun komunikasi dua arah yang transparan, memastikan pembangunan yang diwujudkan benar-benar berlandaskan pada kebutuhan yang ada di lapangan.
”Reses di Desa Batu Karang menjadi kesempatan berharga untuk mendengar langsung suara rakyat. Kami sebagai wakil mereka di DPRD berkewajiban menampung dan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut, menggarisbawahi tanggung jawab besar DPRD dalam menyuarakan kepentingan konstituen.
Lebih lanjut, Rumiadi menyampaikan bahwa semua aspirasi yang berhasil dihimpun pada Jumat, 24 Oktober 2025, termasuk usulan penguatan ekonomi, akan diolah dan dimasukkan dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Ia menutup dengan menekankan, “Sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar hasil pembangunan benar-benar bisa dirasakan bersama.”(*)
